LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PASOPATI NUSANTARA AKAN MENINDAK LANJUTI JIKA ADA PELAKU USAHA YANG MELANGGAR PERIJINAN DAN MELAKUKAN PEMAKSAAAN,PENEKAN PERAMPASAN TERHADAP KONSUMEN.

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PASOPATI NUSANTARA AKAN MENINDAK LANJUTI JIKA ADA PELAKU USAHA YANG MELANGGAR PERIJINAN DAN MELAKUKAN PEMAKSAAAN,PENEKAN PERAMPASAN TERHADAP KONSUMEN.

PASURUAN - Banyaknya pengaduan dari masyarakat yang terlilit utang piutang kepada pelaku usaha,hingga pelaku usaha melakukan pemaksaan untuk pembayaran dan atau perampasan barang milik konsumen hingga konsumen banyak yang di rugikan. karenan pelaku usaha sewenang - wenang kepada para konsumen apalagi yang di pakai oleh pelaku usaha cara kerjanya seperti preman dan menakut - nakuti konsumennya. diduga pelaku usaha yang membuka ruang usaha baik di perkotaan maupun di pedesaan yang legalitasnya yang patut dipertanyakan.

disisi lain,konsumen juga harus berhati-hati terhadap pelaku usaha yang melakukan penekanan kepada konsumennya. bila ada unsur penekanan dan atau pemerasan langsung laporkan kepada pihak yang berwajib biar terkena efek jera dan tidak sewenang-wenang terhadap konsumennya.

CHUSNUR R ( KUSUMA ) Ketua Umum LPK-PASOPATI NUSANTARA menegaskan jika kreditor/petugas finance melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. laporkan saja kepada pihak berwenang dan pasal 368 KUHPidana, Pasal ini menyebutkan:

1.Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2.Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini .

perlu masyarakat ketahui hak - hak konsumen/masyarakat setara dengan pelaku usaha. yang pasti nama yang tertulis di BPKB ( BUKTI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ) adalah nama konsumen,jadi siapapun yang mengambil paksa ( KECUALI PENGADILAN NEGERI ) jangan diberikan apapun alasannya.